PONOROGO– Jangan meremehkan catu (jatah) anggaran Rp 10 juta. Jika pengalinya 6.842 rukun tetangga (RT) di Ponorogo, maka didapat persamaan Rp 68,42 miliar. Tak berlebihan kiranya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mencanangkan delapan program khusus yang support pembiayaannya berasal dari anggaran RT senilai puluhan miliar rupiah itu.
Mulai pembuatan sumur resapan atau biopori, pengeleloaan sampah dari hulu di setiap lingkungan hunian, tersedianya jaringan wireless fidelity (wifi), dukungan penguatan ekonomi perempuan, premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan insentif pengurus RT, hingga biaya rembuk warga.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, sengaja menggelar rapat koordinasi (rakor) yang membahas pemanfaatan dana RT itu di Ruang Bantarangin, Senin (18/4/2022) malam. Sebanyak delapan kepala perangkat daerah terkait diundang. Tanpa kecuali sekelas asisten pembangunan, staf ahli, dan tim pengendalian program khusus (TP2K). Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono tak ketinggalan hadir.
‘’Dalam setiap program di tingkat RT, pendampingan dinas begitu penting,’’ kata Bupati.
Dia berharap adanya sumur resapan atau biopori di setiap RT. Ada yang salah kaprah soal pengelolaan air tanah hingga banjir dan kekeringan muncul bergantian. Bersamaan itu, setiap RT mengelola sampah secara mandiri. Kesadaran melakukan reduce, reuse, recycle (3R) limbah rumah tangga perlu berawal dari lingkup hunian terkecil. Dengan begitu, sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) hanya berupa residu. Sugiri juga menginginkan jaringan internet tersedia di ribuan RT yang ada.
’’Informasi dapat cepat masuk ke seluruh wilayah,’’ jelasnya.
Bupati mengungkapkan banyak perangkat daerah yang bekepentingan dengan rembuk warga tingkat RT. Data lebih rinci dan akurat terkait karakteristik penduduk berawal dari rukun tetangga. Di antaranya, jumlah penduduk sesuai kelompok usia, jumlah anak putus sekolah, janda tua, warga miskin, serta angka kematian dan kelahiran per hari sekalipun. Pemkab tidak lagi kesulitan merumuskan kebijakan atau saat hendak menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.
‘’Pengurus RT itu pihak yang paling dekat dengan masyarakat,’’ ungkapnya.
Masih kata Bupati database yang kuat dan akurat terbentuk dari tingkat RT. Bahkan, update (pembaruan) data bakal berlangsung tiga kali dalam setahun. Dengan begitu, pihak manapun tidak dapat mempolitasasi program yang pro-rakyat. Selain memenuhi janji politiknya, Kang Bupati menyebut bahwa dana RT menjadi salah satu program unggulan untuk mensejahterakan masyarakat.(adv/el)
