PONOROGO-Mencuatnya dugaan jatah “upeti” bulanan untuk oknum aparat penegak hukum dan dinas terkait dari tambang ilegal di wilayah Jenangan dan Ngebel Ponorogo mendapat tanggapan dari Bupati Ponorogo dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.
Ditemui seusai menggelar rapat, Wahyudi membantah jika oknum bawahannya menerima “upeti” bulanan dan meloloskan kendaraan Odol yang melewati jalan Kabupaten melebihi tonase hingga 12 ton.
“Dishub porsinya bukan di wilayah pertambangan. Namun kami lalu lintas angkutan jalan. Jadi kalau memang ada itu bukan perintah kami,” ucapnya Minggu (26/01/2025).
Wahyudi juga menambahkan, pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan secara pasti terkait dugaan oknum Dishub menerima “upeti” bulanan dari pihak tambang.
” Mungkin jika ada, itu semacam oknum atau gimana. Secara pasti kita belum tahu nanti secepatnya kita tindaklanjuti,” ungkapnya.
Dikatakan Wahyudi, pihaknya akan membawa masalah ini ke forum komunikasi. Sedangkan tindakan kepada truk odol yang masih melanggar kedepan akan dilakukan tilang.
” Kita menunggu kewenangan pak bupati untuk menambah sarana dan prasarana lalu lintas. Kalau perlu ya kita portal, namun kita bawa dulu ke forum komunikasi,” tuturnya.
Sementara Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menegaskan, tidak akan mentolerir tindakan tersebut. Apalagi, hal itu diduga menyeret oknum pegawai di lingkup Pemkab Ponorogo.
“Yang namanya pungli dimana pun kami tidak mentolerir, mau di tambang Jenangan atau Ngebel dimana pun kami tidak mentolerir,” tegasnya.
Menyoal dugaan keterlibatan oknum pegawai di lingkup Pemkab Ponorogo menerima “upeti” bulanan, Bupati mengaku akan segera melakukan pengecekan dan akan mengambil tindakan tegas hingga pemecatan.
“Kita cek dulu, siapapun tidak boleh melakukan pungli. (jika benar pegawai pemkab) ya kita tindak sesuai aturan, bisa sampai pemecatan,” jelas Kang Bupati.(el)
